AMBON, KutiKata.com – Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku belum mampu meyakinkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) untuk menyetujui rencana pinjaman daerah senilai lebih dari Rp1 triliun. Akibatnya, hingga kini belum ada kepastian mengenai besaran pinjaman yang akan dikucurkan, sementara tekanan fiskal daerah terus memburuk.

Menurut Benhur, ketidakjelasan sikap PT SMI menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah belum berhasil membangun keyakinan lembaga pembiayaan tersebut terhadap kemampuan fiskal maupun skema pengelolaan pinjaman yang diajukan.

"Hingga kini belum ada kepastian besaran pinjaman dari SMI yang disetujui. Pemprov Maluku mesti memberikan kepastian terkait pinjaman SMI ini," tegas Benhur kepada wartawan di Ambon, Selasa (28/7/2026).

Melihat proses yang tak kunjung membuahkan hasil, DPRD meminta Pemprov tidak terpaku pada satu opsi pembiayaan. Benhur mendorong pemerintah segera membuka alternatif dengan mengajukan pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut) agar persoalan fiskal tidak semakin berlarut.

Menurutnya, langkah cepat sangat dibutuhkan mengingat kondisi keuangan daerah telah berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.

"Kalau proses di SMI belum juga ada kepastian, pemerintah harus berani mencari alternatif lain. Jangan sampai pembangunan terus tertunda karena menunggu sesuatu yang belum jelas," ujarnya.

Benhur mengingatkan, beban fiskal Pemprov Maluku saat ini merupakan akumulasi persoalan yang diwarisi dari periode sebelumnya. Selain rencana pinjaman ke PT SMI yang hingga kini belum memperoleh kepastian, pemerintah daerah juga masih dibebani kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga dalam jumlah besar.

Kondisi tersebut berdampak luas terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan memenuhi kewajiban kepada aparatur sipil negara. Hingga akhir Juli 2026, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkup Pemprov Maluku baru terealisasi untuk pembayaran Januari dan Februari.

DPRD pun mendesak Pemprov Maluku segera bersikap terbuka kepada publik terkait perkembangan pinjaman tersebut sekaligus menyiapkan langkah konkret untuk menyelamatkan kondisi fiskal daerah. Menurut Benhur, kepastian sumber pembiayaan menjadi kunci agar roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak terus terganggu. (S-03)