• Lima Sikap Penting IJTI

AMBON, Kutikata.com – Dugaan intimidasi terhadap wartawan kembali menjadi perhatian dunia pers di Maluku. Kali ini, Abdul Latif Madilis (43), wartawan TV One yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Aru, mengaku mengalami penghalangan kerja jurnalistik hingga telepon genggam yang digunakannya untuk meliput diduga dirampas dan dibanting ke lantai.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Kamis (5/11/2026) malam di lingkungan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kepulauan Aru. Saat itu, Madilis sedang menjalankan tugas peliputan terkait perkembangan penanganan dugaan kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial M alias Ayu (27).

Menurut keterangan Madilis yang diterima media ini, aktivitas peliputannya mendapat keberatan dari seorang perempuan berinisial N alias Ami. Ia mengaku dipertanyakan terkait pemberitaan yang dibuat, bahkan diduga dilarang melakukan perekaman video.

Situasi kemudian memanas ketika Madilis melakukan dokumentasi. Telepon genggam miliknya diduga diambil dan dibanting ke lantai. Ketika berupaya mengambil kembali perangkat tersebut, terjadi tindakan saling dorong.

Dalam laporannya, Madilis menyebut N alias Ami dan SA alias Bilqis sebagai pihak yang diduga terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut. Namun, dugaan keterlibatan masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan kepolisian.

Tidak tinggal diam, Madilis kemudian mendatangi SPKT Polres Kepulauan Aru pada Jumat (6/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIT. Ia melaporkan dugaan penghalangan kerja jurnalistik, intimidasi, serta pengambilan dan dugaan perusakan telepon genggam.

Sejumlah bukti turut disiapkan, di antaranya perangkat telepon genggam dan rekaman audio-visual yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

IJTI Maluku Minta Polisi Bertindak

Dugaan peristiwa yang dialami Madilis mendapat perhatian Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Maluku.

Ketua IJTI Pengda Maluku, Imanuel Alfred Souhaly, melalui pernyataan sikap organisasi yang diterima Kutikata.com menegaskan dugaan intimidasi dan penghalangan kerja jurnalistik tersebut adalah tindakan yang menghambat wartawan dalam menjalankan tugas profesional merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai hal biasa.

Untuk itu, IJTI mendesak Polres Kepulauan Aru menindaklanjuti laporan Madilis secara profesional, transparan, dan objektif. Aparat penegak hukum juga diminta memberikan perlindungan agar wartawan dapat bekerja tanpa ancaman, tekanan, maupun intimidasi.

Organisasi jurnalis televisi itu mengingatkan bahwa kemerdekaan pers bukan sekadar kebebasan menerbitkan berita. Kemerdekaan pers juga mencakup perlindungan terhadap wartawan ketika mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada publik.

“Kerja jurnalis mendapat jaminan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3),” tegas Souhaly.

Bagi IJTI, jika terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme yang tersedia dalam Undang-Undang Pers, seperti hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan kepada Dewan Pers.

Bukan Sekadar Persoalan Wartawan

Dalam pernyataan sikapnya, IJTI Pengda Maluku menyampaikan lima poin penting. Organisasi tersebut mengecam dugaan intimidasi terhadap Madilis, mendesak kepolisian mengusut laporan, meminta perlindungan bagi wartawan, mengimbau masyarakat menghormati kerja jurnalistik, serta menyatakan solidaritas kepada Madilis.

IJTI menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut seorang wartawan, tetapi juga menyentuh prinsip kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Sebab, ketika wartawan menjalankan tugas peliputan, yang bekerja bukan hanya kepentingan pribadi seorang jurnalis. Ada kepentingan publik yang melekat pada setiap informasi yang sedang dihimpun dan disampaikan.

Karena itu, dugaan tindakan yang menghambat kerja jurnalistik harus diperiksa secara serius. Proses hukum perlu berjalan secara adil, terbuka, dan tetap menghormati hak semua pihak. (RED)