AMBON, Kutikata.com – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Gelombang I dan II, dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU) mulai Rabu, 11 November 2026.

Informasi jadwal sekaligus rincian biaya pemeriksaan tersebut diperoleh Kutikata.com dari seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Dalam pemberitahuan yang diterima media ini, pemeriksaan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIT, dengan lokasi pelaksanaan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Ambon.

“Informasi lanjutan untuk tes MCU bagi CPNS Golongan II Gelombang I dan II dimulai pada hari Rabu, 11 November 2026, pukul 08.30 WIT di lokasi Dinas Kesehatan Kota Ambon,” demikian bunyi pemberitahuan yang diterima Kutikata.com.

Selain jadwal pemeriksaan, pemberitahuan tersebut juga mencantumkan total biaya MCU sebesar Rp650.000 untuk setiap peserta.

Rincian biaya terdiri atas pemeriksaan rontgen di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Provinsi Maluku sebesar Rp200.000, pemeriksaan di Puskesmas Ch. M. Tiahahu Rp110.000, pemeriksaan laboratorium Rp320.000, serta administrasi Dinas sebesar Rp20.000.

“Rontgen di BKPM Provinsi Maluku Rp200.000, tes di Puskesmas Ch. M. Tiahahu Rp110.000, tes laboratorium Rp320.000, dan administrasi Dinas Rp20.000. Total seluruhnya Rp650.000,” demikian rincian biaya dalam pemberitahuan tersebut.

Para CPNS juga diminta datang pada pagi hari sesuai jadwal yang telah ditentukan. Peserta diwajibkan membawa kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), baik dokumen asli maupun fotokopi.

“Bagi CPNS harap datang pagi hari pukul 08.30 sesuai jadwal yang berlaku. Diharapkan membawa kartu identitas (KTP), bisa juga berupa fotokopi,” demikian isi pemberitahuan tersebut.

Polemik Kewenangan dan Dasar Tarif

Munculnya rincian biaya Rp650.000 ini menambah perhatian terhadap polemik penetapan biaya pemeriksaan kesehatan CPNS Golongan II di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pangkat dan Kesejahteraan BKPSDM Kota Ambon, Jefri Unawekla, ketika dikonfirmasi mengenai persoalan biaya tersebut, menyatakan bahwa kewenangan penetapan biaya berada pada Dinas Kesehatan.

“Kalau hal itu, konfirmasi dengan Dinas Kesehatan boleh, Pak. Kalau terkait dengan biaya itu kewenangan Dinkes,” kata Jefri kepada media ini, Selasa (10/11/2026).

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dr. Jhon Norimarna, menjelaskan bahwa penetapan biaya pemeriksaan kesehatan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda).

Namun, Norimarna mengaku belum memperoleh arahan secara terperinci mengenai jenis-jenis pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani para CPNS tersebut.

Perbedaan penjelasan kedua instansi ini menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme penetapan tarif dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.

Jika biaya MCU telah dirinci hingga mencapai Rp650.000 per peserta, maka dasar hukum penetapan masing-masing komponen perlu dijelaskan secara terbuka.

Terlebih, pemeriksaan tersebut melibatkan beberapa fasilitas kesehatan, yakni BKPM Provinsi Maluku, Puskesmas Ch. M. Tiahahu, dan Dinas Kesehatan Kota Ambon.

Publik membutuhkan kejelasan mengenai Perda yang menjadi dasar penetapan tarif, mekanisme pembayaran, serta pihak yang menerima pembayaran untuk setiap komponen pemeriksaan.

Kejelasan tersebut penting agar para CPNS memperoleh kepastian mengenai kewajiban biaya yang harus dipenuhi dan memastikan seluruh pungutan memiliki dasar hukum serta pertanggungjawaban yang jelas.

Hingga berita ini disusun, rincian Rp650.000 tersebut bersumber dari pemberitahuan yang diterima Kutikata.com. Penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan mekanisme pembayaran secara terperinci masih belum dijelaskan Dinas Kesehatan Kota Ambon. (RED)