MEDAN, KutiKata.com – Penguatan kota tangguh menjadi kunci menghadapi ancaman perubahan iklim, krisis pangan, bencana, hingga ketidakpastian ekonomi global. Pesan itu mengemuka dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Ballroom Hotel Grand City Hall, Medan, Rabu (01/07/2026).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pemerintah kota harus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan pembangunan sekaligus membangun sistem perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan.

"Kota yang tangguh bukan hanya mampu menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan," ujarnya saat membuka Rakernas XVIII APEKSI.

Menurut Hanif, pemerintah kota memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik sekaligus pelindung masyarakat dari berbagai risiko yang mengancam stabilitas daerah.

Karena itu, konsep kota tangguh harus diwujudkan melalui pembangunan yang terintegrasi, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

"Pemerintah kota tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjamin ketersediaan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan terhadap bencana, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," katanya.

Hanif juga mengapresiasi APEKSI sebagai wadah yang memperkuat kolaborasi antarpemerintah kota melalui pertukaran pengalaman dan inovasi untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Ia berharap Rakernas XVIII APEKSI menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan mempercepat terwujudnya kota-kota yang aman, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

"Kita membutuhkan sinergi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai tantangan ke depan hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi yang berkesinambungan demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan pembangunan kota tangguh tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Hal itu disampaikan Bodewin saat menjadi pembicara dalam Dialog Kota Tangguh yang menjadi bagian dari rangkaian Rakernas XVIII APEKSI.

"Kota tangguh harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kota yang kuat dan mandiri, kita turut berkontribusi mewujudkan bangsa yang berdaulat," ujarnya.

Menurut Bodewin, ketangguhan kota tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas tata kelola pemerintahan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, penguatan ekonomi masyarakat, serta tingginya partisipasi warga dalam pembangunan.

"Infrastruktur memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah kesiapan masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan," tandasnya.