AMBON, KutiKata.com — Pemerintah terus memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia sebagai fondasi perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning). Upaya ini juga didorong di Provinsi Maluku yang tengah mengoptimalkan integrasi data lintas sektor.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menegaskan bahwa Indonesia sejatinya tidak kekurangan data. Justru, kata dia, Indonesia memiliki kekayaan data yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

“Indonesia itu tidak miskin data, bahkan sangat kaya. Ada data dari BPS, Kementerian Sosial, Kemendikbud, BKKBN, BPJS, hingga data administrasi kependudukan. Tantangannya adalah bagaimana semua data ini bisa saling terhubung dan terintegrasi,” ujar Maliki saat memaparkan materi dalam workshop di Zest Hotel, Selasa (28/04/2026).

Ia menjelaskan, beragam jenis data, mulai dari data survei Badan Pusat Statistik (BPS), data administratif, hingga data by name by address, perlu disinergikan agar menghasilkan analisis yang komprehensif untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Menurutnya, melalui alat bantu analisis seperti SEPAKAT, pemerintah dapat mengintegrasikan berbagai sumber data guna menghasilkan perencanaan yang lebih presisi. Hal ini penting untuk memetakan kondisi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan di daerah.

“Dengan data yang terintegrasi, kita bisa melihat kondisi wilayah secara lebih jelas, mulai dari tingkat kemiskinan, akses pendidikan, hingga distribusi tenaga kesehatan. Ini menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran,” jelasnya.

Maliki juga mencontohkan pentingnya pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan, seperti penentuan lokasi pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, hingga perencanaan berbasis risiko, termasuk dampak perubahan iklim di wilayah kepulauan.

Sementara itu, Program SKALA yang merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia turut mendorong penguatan siklus data daerah, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, analisis, hingga diseminasi.

Perwakilan Program SKALA menyatakan, pihaknya mendukung penguatan kelembagaan Satu Data Daerah serta pengembangan portal data daerah di Maluku yang ditargetkan diluncurkan pada akhir Mei mendatang.

“Data saja tidak cukup. Data harus diolah dan dianalisis agar dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat. Karena itu, kami mendukung pengembangan portal data daerah dan penguatan kapasitas analisis berbasis data di Maluku,” ujarnya.

Melalui integrasi data dan penguatan sistem digital, pemerintah berharap kebijakan pembangunan di Maluku dapat semakin tepat sasaran, khususnya dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.