AMBON, KutiKata.com – Ancaman serius membayangi wilayah kepulauan di Maluku. Sejumlah pulau kecil (PP), terutama di kawasan Aru hingga Tanimbar, diproyeksikan terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut. Jika tak diantisipasi sejak dini, sebagian wilayah pesisir bahkan berpotensi hilang secara permanen.
Peringatan keras ini disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki. Berdasarkan analisis berbasis data, kenaikan muka laut dalam jangka panjang bukan sekadar ancaman abstrak, melainkan risiko nyata bagi eksistensi pulau-pulau kecil di Maluku.
“Sekitar 100 hingga 200 meter wilayah pesisir di sejumlah titik berpotensi terdampak. Ini memang proyeksi jangka panjang, tapi justru karena itu harus diantisipasi dari sekarang,” tegasnya pada kegiatan media briefing Pemanfaatan SEPAKAT sebagai alat bantu analisis dalam perencanaan pembangunan Maluku sebagai wilayah kepulauan di Ambon, Selasa (28/04/2026)
Bagi daerah kepulauan seperti Maluku, kehilangan garis pantai bukan hanya soal abrasi. Ini menyangkut hilangnya ruang hidup, terganggunya permukiman, hingga ancaman terhadap keberadaan pulau itu sendiri. Dalam skenario terburuk, pulau kecil bisa lenyap dari peta jika tekanan iklim terus diabaikan.
Maliki mengingatkan, kesalahan dalam perencanaan pembangunan hari ini dapat menjadi bumerang di masa depan. Ia menyoroti masih adanya potensi pembangunan fasilitas publik di kawasan yang sebenarnya telah diproyeksikan rawan terdampak.
“Jangan sampai kita membangun sekolah, infrastruktur, atau fasilitas lain di wilayah yang ke depan justru terendam. Ini bukan hanya pemborosan anggaran, tapi juga mengabaikan risiko yang sudah terbaca melalui data,” katanya.
Karena itu, Bappenas mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera mengintegrasikan proyeksi perubahan iklim dalam seluruh kebijakan pembangunan. Perencanaan tidak lagi bisa bersifat konvensional, melainkan harus berbasis data, presisi, dan adaptif terhadap ancaman jangka panjang.
Penguatan sistem Satu Data Indonesia dan pemanfaatan instrumen analisis seperti SEPAKAT disebut menjadi kunci agar kebijakan tidak salah arah, terutama dalam menentukan lokasi pembangunan dan distribusi layanan dasar.
Di sisi lain, persoalan ketimpangan pembangunan juga masih membayangi. Data Bappenas menunjukkan keterbatasan fasilitas pendidikan, khususnya SMA, masih terjadi di sejumlah wilayah, dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Kondisi ini memperlihatkan dua tantangan sekaligus: ancaman hilangnya wilayah akibat perubahan iklim, dan keterbatasan akses layanan dasar yang belum sepenuhnya teratasi. Tanpa langkah cepat dan terukur, Maluku tidak hanya berisiko tertinggal, tetapi juga kehilangan sebagian wilayahnya.
