AMBON, KutiKata.com – Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, mendesak PT PLN memberikan kemudahan, bahkan mempertimbangkan pemberian diskon biaya penambahan daya listrik bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Maluku. 

Menurutnya, keterbatasan daya listrik menjadi salah satu kendala utama yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan vokasi di daerah.

Desakan itu disampaikan Sangkala saat menutup rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bersama 18 organisasi perangkat daerah (OPD), mitra kerja, dan pemangku kepentingan investasi di DPRD Maluku, Jumat (10/7/2026).

Memanfaatkan kehadiran perwakilan PT PLN dalam rapat tersebut, Sangkala secara langsung meminta perusahaan listrik negara itu memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan kelistrikan SMK yang dinilai belum memadai.

"Kebetulan ada perwakilan dari PLN di ruangan ini, saya ingin menyampaikan persoalan kelistrikan di sekolah-sekolah, khususnya SMK di Maluku. Banyak sekolah membutuhkan daya listrik yang lebih besar, misalnya sekitar 20.000 VA, tetapi yang tersedia masih daya standar seperti sekolah SMA biasa," kata Sangkala.

Ia menegaskan, minimnya kapasitas listrik menyebabkan berbagai mesin praktik dan peralatan laboratorium di SMK tidak dapat dioperasikan secara optimal. Akibatnya, proses pembelajaran berbasis praktik yang menjadi ciri pendidikan kejuruan ikut terganggu.

"Akibatnya, anak-anak kita di SMK tidak bisa melaksanakan praktikum secara maksimal karena keterbatasan pasokan listrik untuk mengoperasikan mesin dan peralatan praktik," ujarnya.

Sangkala berharap PLN tidak hanya mempermudah proses penambahan daya, tetapi juga menghadirkan kebijakan khusus berupa keringanan biaya bagi sekolah-sekolah kejuruan di bawah Pemerintah Provinsi Maluku.

"Kami meminta agar ada kemudahan, atau kalau memungkinkan diberikan diskon dalam penyesuaian daya listrik bagi sekolah-sekolah SMK di lingkup Provinsi Maluku. Ini penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan mencetak tenaga kerja yang siap bersaing," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Menurutnya, dukungan infrastruktur kelistrikan merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maluku. Tanpa pasokan listrik yang memadai, SMK akan kesulitan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri. (S-05)