AMBON, KutiKata.com – Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku masa bakti 2026–2031, Selasa (31/03/2026), tak sekadar seremoni. Dewan Pengurus Pusat (DPP) secara terbuka menagih kinerja nyata, disiplin organisasi, dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat.

Pengukuhan yang didasarkan pada Surat Keputusan DPP PKB yang ditandatangani Ketua Umum Muhaimin Iskandar itu menjadi garis start baru—sekaligus ujian bagi kepengurusan yang baru dilantik. Tidak ada ruang bagi pengurus yang hanya aktif di atas kertas.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa mandat yang diberikan bukan simbolik, melainkan tanggung jawab penuh yang harus dijalankan sesuai Anggaran Dasar dan peraturan partai.

“PKB harus hadir sebagai solusi, bukan menambah masalah. Politik itu soal kemanusiaan. Kalau pengurus tidak bekerja untuk rakyat, maka kehadiran partai kehilangan makna,” tegas Jazilul.

Ia juga mengingatkan bahwa Maluku sebagai daerah kepulauan tidak boleh terus dipinggirkan dalam kebijakan nasional. PKB, kata dia, akan mendorong tekanan politik agar pemerintah lebih serius pada sektor transportasi laut, pembangunan pesisir, serta perlindungan masyarakat adat dan pekerja informal.

Pelantikan yang dirangkaikan dengan orientasi politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) ini sekaligus menjadi forum konsolidasi internal. Namun, konsolidasi tanpa kerja konkret dinilai tidak akan berdampak signifikan.

Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, menyadari tantangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kepengurusan yang baru tidak boleh terjebak pada rutinitas organisasi tanpa hasil nyata.

“Ini bukan sekadar pelantikan. Ini amanat. PKB harus benar-benar menjadi rumah perjuangan rakyat. Kami tidak ingin hanya hadir saat momentum politik, tetapi terus bekerja dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Basri mengungkapkan, Muskerwil menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk desakan peninjauan kebijakan fiskal pusat yang dinilai belum adil bagi daerah, serta percepatan pengesahan RUU Kepulauan.

Dengan komposisi kepengurusan baru, PKB Maluku juga memasang target ambisius: meningkatkan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang. Namun target itu hanya bisa dicapai jika mesin partai benar-benar bekerja hingga ke akar rumput.

Pelantikan ini pada akhirnya menjadi titik uji: apakah PKB Maluku mampu bertransformasi menjadi kekuatan politik yang responsif dan progresif, atau justru kembali terjebak dalam pola lama yang minim dampak.

Di tengah harapan besar masyarakat, satu pesan DPP jelas—jabatan adalah amanah, dan kinerja adalah satu-satunya ukuran.