AMBON, KutiKata.com – Di tengah lonjakan konsumsi saat Ramadan dan Idul Fitri, Provinsi Maluku justru mencatat deflasi sebesar 0,75 persen pada Maret 2026. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal positif stabilitas harga di daerah.

Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, dalam rilis yang disampaikan Rabu (01/04/2026), menjelaskan bahwa capaian tersebut berbalik arah dibandingkan Februari 2026 yang mengalami inflasi sebesar 0,58 persen (month to month/mtm).

Secara spasial, deflasi terutama disumbang oleh Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,40 persen (mtm) dan Kota Ambon sebesar 0,43 persen (mtm). Sementara itu, Kota Tual mencatat inflasi 0,37 persen (mtm) sehingga menahan deflasi lebih dalam.

Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Maluku tercatat 3,40 persen. Angka ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, bahkan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 5,97 persen serta sedikit di bawah inflasi nasional 3,48 persen.

Menurut Dhita, deflasi pada Maret terutama dipicu oleh turunnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas perikanan menjadi penyumbang utama, khususnya ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, dan ikan cakalang.

Penurunan harga tersebut didorong oleh kondisi cuaca laut yang relatif kondusif sehingga meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, intervensi pemerintah dalam menjaga pasokan, termasuk penjualan ikan beku dengan harga lebih rendah dibanding ikan segar, turut menekan harga di pasar.

“Selain faktor produksi yang meningkat, langkah intervensi pasar juga berperan menjaga stabilitas harga,” ujar Dhita dalam keterangannya.

Tak hanya itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga menyumbang deflasi, seiring penurunan harga emas di pasar internasional.

Lebih lanjut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Upaya yang dilakukan mengacu pada empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Langkah konkret yang ditempuh antara lain memperkuat kerja sama antar daerah dengan wilayah sentra produksi, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), serta melakukan pemantauan rutin terhadap harga dan stok bahan pokok.

Di sisi lain, komunikasi publik juga terus diperkuat melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Dengan strategi tersebut, stabilitas harga di Maluku diharapkan tetap terjaga sepanjang 2026, meskipun dihadapkan pada momentum konsumsi tinggi seperti Ramadan dan Idul Fitri.