AMBON, KutiKata.com – Tekanan inflasi di Provinsi Maluku kembali meningkat pada Juni 2026. Meski laju kenaikan harga melampaui target inflasi nasional, Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku memastikan kondisi tersebut masih dapat dikendalikan melalui penguatan sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, mengatakan inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 1,49 persen secara bulanan (month to month/mtm), naik dibandingkan Mei 2026 yang berada di angka 0,93 persen. Sementara secara tahunan, inflasi Maluku mencapai 3,80 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,27 persen, sekaligus berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.

Menurut Dhita, lonjakan inflasi terutama dipicu kenaikan harga komoditas pangan dan sektor transportasi. Meski demikian, BI optimistis tekanan harga dapat ditekan melalui berbagai program pengendalian inflasi yang terus diperkuat bersama pemerintah daerah.

"Menghadapi kondisi tersebut, TPID terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, antara lain melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)," ujarnya di Ambon.

Berdasarkan data BI, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,90 persen, disusul kelompok Transportasi sebesar 0,52 persen.

Kenaikan harga pangan terutama dipicu melonjaknya harga bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah. Berakhirnya masa panen serta meningkatnya curah hujan menyebabkan pasokan komoditas hortikultura berkurang sehingga harga di tingkat konsumen mengalami kenaikan.

Sementara dari sektor transportasi, inflasi dipengaruhi penyesuaian harga BBM nonsubsidi sejak 6 Juni 2026 yang mendorong kenaikan harga bensin. Di sisi lain, tarif angkutan udara juga meningkat akibat tingginya permintaan selama musim liburan serta penyesuaian biaya fuel surcharge.

Secara wilayah, seluruh daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Maluku mengalami inflasi. Kabupaten Maluku Tengah mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,82 persen, disusul Kota Tual 1,51 persen, dan Kota Ambon 1,28 persen.

Untuk meredam tekanan inflasi, BI bersama TPID akan terus memperkuat implementasi strategi pengendalian melalui empat pilar utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Berbagai langkah yang terus dilakukan meliputi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog, inspeksi pasar guna memastikan stabilitas harga, penyaluran bantuan benih dan alat pertanian, panen raya padi, hingga peningkatan serapan gabah dan beras oleh Bulog.

Pemerintah juga mengoptimalkan distribusi logistik melalui layanan penyeberangan ASDP serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemantauan rutin harga komoditas di pasar tradisional, khususnya Pasar Mardika.

BI menilai sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, Bulog, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan tantangan pasokan pangan. (*)