AMBON, KutiKata.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memaparkan sejumlah capaian pembangunan dan agenda strategis daerah dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Maluku memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku di Karang Panjang, Ambon, Rabu (19/8/2026).

Lewerissa menegaskan, kemajuan Maluku membutuhkan persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata seluruh elemen masyarakat. Peringatan hari jadi daerah, katanya, harus menjadi momentum memperkuat komitmen mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Penghormatan terbaik kepada para pendiri daerah ini, bukan hanya mengenang jasa mereka, melainkan melanjutkan cita-cita yang mereka wariskan melalui kerja nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Di bidang pemerintahan, Gubernur menyebut Maluku berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut pada 2019–2025. Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) juga meningkat menjadi 81,9 pada 2025, sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan naik dari 65,82 pada 2024 menjadi 83,96 pada 2025.

Masela hingga Hilirisasi Jadi Prioritas

Lewerissa menyoroti sejumlah agenda strategis, termasuk pengembangan Blok Masela, pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub (MILH), penyelesaian Bendungan Way Apu, serta perjuangan RUU Daerah Kepulauan.

Ia menyebut peletakan batu pertama pembangunan kilang gas alam Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela pada 16 Juli 2026 sebagai momentum penting bagi masa depan ekonomi Maluku.

“Masela bukan hanya tentang gas. Masela adalah tentang masa depan, investasi, lapangan kerja, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru,” katanya.

Pemerintah juga mendorong hilirisasi kelapa dan pala di Maluku Tengah dengan nilai investasi masing-masing sekitar Rp500 miliar dan Rp140 miliar. Sementara pengembangan ayam petelur terintegrasi di Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Buru mencapai Rp544 miliar.

Menurutnya, pengolahan komoditas unggulan di daerah harus diperkuat agar menghasilkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kemiskinan dan Pengangguran Menurun

Gubernur turut memaparkan pertumbuhan ekonomi Maluku pada semester I 2026 yang mencapai 5,24 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,22 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2025 juga meningkat menjadi 74,09 poin.

Sementara angka kemiskinan turun dari 15,25 persen pada September 2025 menjadi 14,91 persen pada Maret 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun dari 6,11 persen pada November 2025 menjadi 5,75 persen pada Mei 2026.

Di sektor pelayanan dasar, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 254.872 penerima manfaat melalui 125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 11 kabupaten/kota.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada 2026 juga meningkat menjadi 6.880 unit dengan anggaran Rp137,6 miliar. Sementara Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di Kota Ambon, Kota Tual, dan Maluku Tengah.

Di bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan rumah sakit tipe C di Kabupaten Buru serta mendorong peningkatan kelas rumah sakit di lima daerah lainnya.

Persatuan Tetap Jadi Fondasi

Meski memaparkan sejumlah capaian, Lewerissa mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Ia menegaskan, pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak basudara samua untuk terus merawat kerukunan dan persaudaraan yang sudah kita capai,” katanya.

Menurutnya, nilai-nilai kearifan lokal seperti Pela Gandong, Ale Rasa Beta Rasa, Masohi, Ain Ni Ain, dan Siwalima harus terus menjadi landasan persatuan masyarakat Maluku.

Menutup pidatonya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, dan seluruh masyarakat yang mendukung pembangunan daerah.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat target pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang belum tercapai secara maksimal.

Sidang paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, para bupati dan wali kota, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, mantan kepala daerah, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lainnya.