AMBON, Kutikata.com, – Polemik biaya pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II di lingkungan Pemerintah Kota Ambon menyisakan sejumlah pertanyaan. Dua instansi yang berkaitan dengan proses tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Kesehatan Kota Ambon, memberikan penjelasan dari sudut kewenangan masing-masing.

Perbedaan keterangan itu mengemuka ketika media ini menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas penetapan biaya pemeriksaan kesehatan yang dibebankan kepada CPNS Golongan II.

Kepala Bidang Pangkat dan Kesejahteraan BKPSDM Kota Ambon, Jefri Unawekla, secara tegas menyatakan bahwa persoalan biaya pemeriksaan kesehatan bukan menjadi kewenangan BKPSDM, melainkan Dinas Kesehatan.

“Kalau hal itu, konfirmasi dengan Dinas Kesehatan boleh, Pak. Kalau terkait dengan biaya itu kewenangan Dinkes,” kata Jefri kepada media ini, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut menempatkan Dinas Kesehatan sebagai instansi yang harus memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan tarif dan komponen pemeriksaan kesehatan bagi para CPNS.

Namun, ketika dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dr. Jhon Norimarna, menyampaikan bahwa penetapan biaya pemeriksaan kesehatan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda).

Meski demikian, Norimarna mengaku belum menerima arahan secara terperinci mengenai jenis-jenis pemeriksaan yang harus dilakukan oleh CPNS tersebut.

Keterangan ini memunculkan persoalan yang lebih mendasar. Jika penetapan biaya mengacu pada Perda, maka perlu dijelaskan secara terbuka regulasi yang dimaksud, termasuk pasal yang mengatur tarif pemeriksaan kesehatan serta jenis layanan yang menjadi dasar pemungutan biaya.

Di sisi lain, pengakuan bahwa belum ada arahan mengenai jenis pemeriksaan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana rincian layanan dan besaran biaya ditentukan sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menelusuri Dasar Penarikan Biaya

Dalam konteks pelayanan publik, transparansi tarif bukan sekadar persoalan administrasi. Setiap biaya yang dibebankan kepada masyarakat perlu memiliki dasar hukum, rincian layanan, serta mekanisme pemungutan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, polemik ini tidak cukup dijawab dengan saling menunjuk kewenangan antarlembaga. BKPSDM perlu menjelaskan posisi dan keterlibatannya dalam proses persyaratan administrasi CPNS, sementara Dinas Kesehatan perlu membuka dasar penetapan tarif dan rincian pemeriksaan yang diwajibkan.

Sejumlah pertanyaan masih membutuhkan jawaban: Perda mana yang menjadi dasar penetapan biaya? Berapa tarif resmi setiap jenis pemeriksaan? Apakah seluruh pemeriksaan tersebut diwajibkan bagi CPNS Golongan II? Siapa yang menetapkan komponen pemeriksaan dan bagaimana mekanisme pembayarannya?

Penjelasan kedua instansi menjadi penting untuk memastikan tidak ada ketidakjelasan informasi yang berpotensi merugikan calon aparatur negara.

Hingga persoalan tersebut terurai, perbedaan keterangan BKPSDM dan Dinas Kesehatan Kota Ambon masih menyisakan ruang bagi publik untuk mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penetapan biaya pemeriksaan kesehatan CPNS Golongan II. (RED)