PIRU, KutiKata.com– Potret buram pendidikan di pelosok Maluku kembali tersingkap. Di SD Inpres Uwen Pantai, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), proses belajar mengajar berjalan dalam kondisi yang sulit diterima akal sehat: siswa harus membawa kursi dari rumah agar bisa duduk di kelas.

Peristiwa yang terekam pada akhir Maret 2026 itu,  bukan sekadar gambaran kekurangan fasilitas, melainkan bukti nyata runtuhnya tanggung jawab dalam penyediaan sarana pendidikan paling dasar.

Di dalam ruang kelas, tidak ada keseragaman, tidak ada standar. Yang ada hanyalah kursi plastik seadanya milik warga—kursi ruang tamu, bangku dapur (dingklik), hingga kursi kecil berwarna-warni—berderet menggantikan kursi sekolah yang seharusnya menjadi hak setiap siswa.

“Kami terpaksa membawa kursi dari rumah karena kursi kayu di sekolah sudah banyak yang patah dan tidak cukup,” ungkap seorang warga setempat.

Pemandangan ini menghadirkan ironi yang telanjang. Di satu sisi, pendidikan selalu digembar-gemborkan sebagai kunci masa depan. Namun di sisi lain, untuk sekadar duduk dengan layak saja, siswa harus bergantung pada fasilitas pribadi.

Kondisi sarana penunjang di sekolah tersebut memperkuat kesan pembiaran yang berlangsung lama:

Papan tulis sudah rusak parah, bagian bawahnya terkelupas, membuat proses penyampaian materi menjadi tidak maksimal.

Meja belajar tampak lapuk dan penuh coretan, tanpa tanda-tanda peremajaan selama bertahun-tahun.

Ruang kelas berdinding permanen namun kusam, dengan tumpukan buku tak terurus di sudut ruangan—menyerupai gudang, bukan ruang belajar.

Situasi ini bukan lagi soal keterbatasan, tetapi cerminan dari minimnya perhatian yang terus dibiarkan berlarut.

Kondisi yang terdokumentasi pada pukul 13.49 WIT ini menjadi pengingat bahwa kesenjangan pendidikan di Maluku masih nyata dan belum tersentuh secara serius, terutama di wilayah terpencil seperti Taniwel Timur.

Lebih dari sekadar persoalan fasilitas, ini menyangkut martabat pendidikan. Ketika anak-anak harus memikul kursi sendiri demi belajar, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan, tetapi juga rasa keadilan.

Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Dinas Pendidikan untuk tidak lagi menutup mata. Sebab jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya fasilitas yang rusak—melainkan juga harapan generasi yang perlahan ikut runtuh.