Ilustrasi Jalan di MBD

Proyek Jalan Diduga Rugikan Negara Rp2,48 Miliar, Tiga Pejabat PUPR MBD Ditahan

AMBON, KutiKata.com – Dugaan penyimpangan pengelolaan proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menyeret tiga pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ke meja penyidikan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) MBD resmi menahan tiga tersangka berinisial ID, OL, dan DRL dalam perkara dugaan korupsi pembangunan dan peningkatan jalan tahun anggaran 2025. Penyidik memperkirakan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.
Ketiga tersangka masing-masing memiliki jabatan strategis dalam pelaksanaan proyek. ID merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Dai, sedangkan DRL merupakan PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei-Wiratan.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kedua proyek tersebut. Ketiga tersangka ditahan di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/2026).
Dalam penjelasan penyidik, persoalan utama perkara ini berkaitan dengan dugaan tidak dijalankannya fungsi pengendalian, pengawasan, dan koordinasi oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari MBD, Wido Hombing, menjelaskan bahwa ID selaku PPK diduga tidak menjalankan sejumlah kewajiban dalam pengelolaan kontrak pekerjaan.
ID disebut tidak meminta laporan dari pengawas, tidak melakukan koordinasi dengan pihak penyedia, serta tidak turun langsung untuk memeriksa kondisi pekerjaan di lapangan.
Penyidik juga menyoroti pengelolaan kontrak yang dinilai tidak sesuai prosedur. Padahal, menurut penjelasan penyidik, perubahan kontrak melalui adendum dimungkinkan apabila memenuhi ketentuan. Namun, mekanisme tersebut diduga tidak ditempuh.
Sementara itu, OL dan DRL diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya. Keduanya disebut tidak turun langsung ke lokasi pekerjaan maupun melakukan koordinasi dengan pengawas proyek.
Persoalan lainnya muncul pada mekanisme pembayaran uang muka. Berdasarkan keterangan penyidik, pembayaran uang muka diduga dilakukan tanpa didukung prestasi pekerjaan yang semestinya menjadi dasar pembayaran.
Dalam perkara ini, nilai uang muka yang dipersoalkan mencapai Rp1.419.031.122 untuk pekerjaan yang melibatkan O dan Rp1.202.815.500 untuk pekerjaan yang melibatkan D.
“Penyidik menilai perbuatan para tersangka bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, standar pengadaan jasa konstruksi, serta pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah,” kata Hombing, didampingi Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Azer J. Orno.
Akumulasi dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp2.483.685.383.
Angka tersebut sekaligus menempatkan pelaksanaan dua proyek jalan di MBD menjadi serius. Proyek yang semestinya menunjang konektivitas dan kebutuhan masyarakat justru berujung pada proses hukum akibat dugaan persoalan pengelolaan anggaran dan pengawasan.
Penyidik menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Subsider, ketiganya disangkakan melanggar Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, ketiganya tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.