-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
Kutikata.com 2026
AMBON, KutiKata.com – Proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang dibiayai anggaran negara tahun 2020, kini berujung pada proses hukum.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menetapkan seorang berinisial AS sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek tersebut, Rabu (11/11/2026).
AS bukan pejabat biasa dalam proyek itu. Ia diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Lebih jauh, berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, AS juga diduga berperan mengendalikan perusahaan penyedia yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Dugaan keterlibatan tersebut menjadi salah satu aspek yang didalami penyidik dalam mengungkap konstruksi perkara pembangunan fasilitas air bersih yang menelan anggaran negara.
Penyidik menyebut telah mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebelum menetapkan AS sebagai tersangka. Penetapan tersebut juga dilakukan melalui mekanisme gelar perkara.
Nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp1.889.672.552,81 atau sekitar Rp1,88 miliar.
Angka tersebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif tertanggal 6 Agustus 2026.
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan anggaran pembangunan harus diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
"Penetapan tersangka dalam perkara proyek air bersih Kecamatan Nusaniwe ini merupakan wujud keseriusan penyidik dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara," tegas Rositah.
Sementara itu, Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handy Senonugroho, S.H., S.I.K., M.I.K., menjelaskan penetapan AS sebagai tersangka merupakan hasil rangkaian penyidikan, termasuk pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap berbagai aspek pelaksanaan proyek.
Ia memastikan proses hukum akan terus dikembangkan untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut.
"Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperkuat melalui mekanisme gelar perkara," jelas Handy.
Penyidik juga menegaskan bahwa penanganan perkara belum berhenti pada penetapan satu tersangka. Pendalaman terhadap fakta hukum akan terus dilakukan guna memastikan seluruh aspek pertanggungjawaban pidana terungkap.
Kasus ini kembali menempatkan pengelolaan proyek infrastruktur dasar dalam sorotan. Air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, dugaan penyimpangan anggaran dalam pembangunan fasilitas tersebut bukan sekadar persoalan administrasi atau angka kerugian negara, melainkan juga menyangkut hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak.
AS tetap harus dipandang tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.