-
Discover
-
Spotlight
- Jelajahi Orang
Kutikata.com 2026
JAKARTA, KutiKata.com – Penataan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru tidak boleh hanya berorientasi pada penertiban kawasan dan pengamanan aktivitas pertambangan. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat Maluku, khususnya warga Kabupaten Buru, memperoleh kesempatan nyata untuk terlibat dan menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan alam di daerahnya sendiri.
Pesan tegas itu disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan jajaran kementerian, TNI, Polri, dan lembaga terkait, Hendrik memperjuangkan keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengusaha lokal dalam skema pengelolaan tambang emas tersebut.
Gubernur menegaskan, jangan sampai masyarakat Maluku hanya menjadi penonton ketika sumber daya alam yang berada di wilayahnya dikelola oleh pihak lain.
"Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif," tegas Lewerissa.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan penting di tengah proses penataan Gunung Botak yang kini melibatkan pemerintah pusat dan daerah, termasuk aparat keamanan serta sejumlah institusi terkait.
Dalam forum strategis tersebut, Hendrik menyampaikan tiga hal yang menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah pusat agar pengelolaan tambang Gunung Botak tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi daerah.
Pertama, pemerintah pusat diminta membuka ruang kemitraan antara BUMN yang nantinya memperoleh mandat pengelolaan tambang dengan pengusaha lokal Maluku.
Gubernur memahami bahwa kapasitas permodalan BUMD mungkin belum sepenuhnya mampu mendukung pengelolaan tambang berskala besar. Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menutup kesempatan pengusaha lokal.
Karena itu, apabila BUMD belum memiliki kapasitas yang memadai, BUMN harus membangun pola kemitraan yang memberikan ruang partisipasi bagi pelaku usaha daerah.
Kedua, Hendrik mendorong optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung proses penerbitan rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penataan pertambangan harus membuka ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat melalui mekanisme yang legal, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, Gubernur meminta adanya skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang adil dan transparan.
Daerah penghasil, menurutnya, harus memperoleh manfaat yang sepadan dari pengelolaan sumber daya alam, sehingga penerimaan negara dari sektor pertambangan juga dapat mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Di sisi lain, penataan Gunung Botak juga menjadi perhatian serius aparat keamanan.
Dalam rapat tersebut, Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku melaporkan bahwa kawasan tambang Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin.
Aparat TNI dan Polri telah melakukan penyisiran kawasan, menutup akses masuk, serta mendirikan pos pengamanan untuk mencegah kembali beroperasinya aktivitas pertambangan ilegal.
Kedua institusi menyatakan dukungan terhadap proses penataan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting agar penertiban berjalan tertib sekaligus meminimalkan potensi gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengingatkan pentingnya memastikan kawasan tambang bersih dari sisa material maupun peralatan penambangan ilegal.
Penataan kawasan menjadi bagian dari upaya negara mengendalikan aktivitas pertambangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat setempat.
Rapat koordinasi lintas lembaga ini digelar untuk menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku pada pekan berikutnya.
Pertemuan tersebut sekaligus menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, serta perwakilan Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI AU, dan PT Antam.
Seluruh hasil pembahasan dan rumusan rapat selanjutnya akan dibawa Wakil Menteri Pertahanan RI ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Maluku.
Jangan Sampai Kekayaan Alam Tidak Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Rakyat
Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, masa depan Gunung Botak tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan menertibkan kawasan pertambangan ilegal.
Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengelolaan tambang ke depan mampu menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, perjuangan Gubernur Hendrik Lewerissa dalam mendorong keterlibatan BUMD dan pengusaha lokal menjadi bagian penting dari pembahasan tata kelola Gunung Botak.
Masyarakat Kabupaten Buru dan Maluku secara luas diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang menyaksikan proses penataan, tetapi juga menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang tumbuh dari pengelolaan sumber daya alam tersebut.
Gunung Botak memiliki kekayaan emas, tetapi ukuran keberhasilan pengelolaannya bukan semata-mata seberapa besar hasil tambang yang diperoleh. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar manfaat kekayaan itu kembali kepada masyarakat Maluku.