AMBON, KutiKata.com – Klaim ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Maluku dalam kondisi aman kini diuji oleh kenyataan di lapangan. Di Kota Ambon, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU masih terus terjadi sejak sebelum Lebaran hingga awal April 2026.

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terhadap efektivitas distribusi BBM, bahkan membuka ruang dugaan adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu.

Isu kelangkaan BBM dan kabar kenaikan harga per 1 April 2026 sebelumnya sempat beredar luas di masyarakat. Menyikapi hal itu, Komisi II DPRD Maluku menggelar rapat bersama sejumlah pihak terkait, di antaranya PT Pertamina Patra Niaga Maluku, PT Patra Logistik, Sales Area Retail Ambon, Pertamina IT Wayame, serta PT Elnusa Petrofin.

Rapat yang berlangsung Rabu (01/04/2026) itu menyimpulkan bahwa stok BBM untuk wilayah Maluku dipastikan aman hingga 20 hari ke depan.

Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menyebut antrean yang terjadi dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat isu yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.

“Stok BBM aman, tidak ada kenaikan harga. Antrean terjadi karena kepanikan masyarakat,” ujarnya.

Senada, Humas PT Pertamina Patra Niaga wilayah Maluku-Papua, Ispiani Abas, juga menegaskan bahwa tidak ada gangguan stok maupun kenaikan harga BBM. Ia menilai antrean panjang sebagai dampak dari panic buying.

Namun demikian, fakta antrean yang berlangsung berhari-hari di hampir seluruh SPBU Kota Ambon menimbulkan pertanyaan lanjutan. Sejumlah warga menilai kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya dengan faktor kepanikan.

“Kalau hanya panik, seharusnya tidak berlangsung lama seperti ini,” ungkap Agus salah satu sopir Angkutan Kota Jurusan Kayu Putih.

Menurutnya, jika dalam sehari pengisian di SPBU sebanyak 6000 liter maka jumlah tersebut tidak akan habis dalam sehari apalagi hanya dalam hitungan jam.

“Jika setiap SPBU diisi 6000 liter BBM per hari maka tidak ada antrean panjang, sebab di Kota Ambon sebaran SPBU sudah merata di setiap kecamatan,” jelasnya.

Selain itu, muncul pula laporan masyarakat terkait pembelian BBM menggunakan jeriken dalam jumlah besar di beberapa titik. Meski belum terkonfirmasi secara resmi sebagai pelanggaran, kondisi ini memunculkan indikasi adanya distribusi yang tidak tepat sasaran.

“saya yakin, ada penimbunan menyusul adanya informasi bakal ada kenaikan harga, PT Pertamina serta instansi pemerintah tolong bersikap lebih tegas dan bijak,” katanya lagi.

Agus menilai, jika distribusi berjalan normal dan stok benar-benar aman, maka antrean panjang seharusnya dapat diminimalisir dalam waktu singkat. Karena itu, transparansi distribusi menjadi kunci untuk menjawab keraguan publik.

Di tengah perbedaan antara klaim resmi dan realitas di lapangan, aparat terkait diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih ketat guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran BBM.

“Pemerintah dan pihak Pertamina juga diharapkan membuka data distribusi secara lebih transparan agar tidak memicu spekulasi yang berkembang di tengah Masyarakat,” katanya berharap.