Datangi Kejari SBT, Vanath Klarifikasi Soal 10 Mobil Dinas

BULA, KutiKata.com – Persoalan penguasaan aset kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali menjadi sorotan. Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, memenuhi undangan Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT untuk memberikan klarifikasi terkait 10 unit kendaraan dinas yang masih tercatat dalam penguasaannya sejak menjabat Bupati SBT selama dua periode.
Dari total 10 kendaraan yang tercatat dalam data kejaksaan, baru empat unit yang telah diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Sementara kendaraan lainnya masih dalam proses penelusuran dan penertiban.
Vanath mendatangi Kantor Kejari SBT di Bula, Jumat (13/11/2026), untuk memberikan penjelasan terkait pemberitaan mengenai penguasaan aset kendaraan dinas tersebut.
Kepada wartawan, Vanath mengatakan kedatangannya merupakan bentuk pemenuhan undangan kejaksaan sekaligus upaya memberikan klarifikasi agar persoalan aset tersebut dapat diselesaikan.
"Saat ini saya baru memenuhi undangan dari Kejaksaan Negeri SBT dalam kaitannya dengan klarifikasi pemberitaan tentang penguasaan aset. Alhamdulillah sudah bisa kita dudukan permasalahannya," kata Vanath.
Ia mengakui undangan klarifikasi sebenarnya telah dijadwalkan sejak 26 Oktober 2026. Namun, agenda pemerintahan sebagai Wakil Gubernur Maluku membuatnya dua kali meminta penjadwalan ulang.
Vanath menyampaikan permohonan maaf karena baru dapat memenuhi undangan tersebut.
Sementara itu, Kepala Kejari SBT, Ilham Wahdini, menjelaskan bahwa pemanggilan Vanath dilakukan berdasarkan permohonan Pemerintah Kabupaten SBT melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).
Melalui surat tersebut, Pemkab SBT meminta bantuan kejaksaan untuk melakukan penertiban aset daerah, khususnya kendaraan dinas yang masih tercatat dalam penguasaan pihak tertentu.
Ilham mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima kejaksaan terdapat 10 unit kendaraan dinas yang perlu diklarifikasi. Namun, sejauh ini baru sembilan unit yang berhasil diidentifikasi.
"Dari surat kuasa khusus, kita sudah mengundang beliau untuk mengklarifikasi terkait dengan penguasaan mobil yang datanya di kita 10 unit. Yang baru bisa didatakan ada 9 unit," ujar Ilham.
Menurut Ilham, dalam pertemuan tersebut Vanath pada prinsipnya bersedia mengembalikan kendaraan secara bertahap. Hingga saat ini, empat unit mobil telah diserahkan kepada Pemkab SBT.
"Pada dasarnya beliau bersedia untuk menyicilkan. Saat ini sudah ada 3 mobil yang sudah diserahkan, kemudian ada 1 mobil lagi," jelasnya.
Selain empat kendaraan tersebut, tiga unit mobil lainnya disebut akan segera diserahkan. Adapun kendaraan yang masih tersisa akan ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Kejari SBT dan pemerintah daerah.
"Kemudian ada tiga mobil yang lain lagi akan diserahkan. Lalu kemudian yang lainnya akan kita tindaklanjuti," ucapnya.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut tertib administrasi dan pengamanan aset milik daerah. Kendaraan dinas yang dibeli menggunakan anggaran pemerintah merupakan barang milik daerah yang penguasaan, penggunaan, dan pengembaliannya harus mengikuti ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
Publik kini menunggu penyelesaian seluruh proses penertiban tersebut, termasuk kepastian keberadaan kendaraan yang belum teridentifikasi maupun belum diserahkan kepada Pemkab SBT.